Rabu, 24 Oktober 2018

Ini Lima Arahan Presiden RI Joko Widodo soal Antisipasi Karhutla

Diterbitkan tanggal 23 Januari 2017

Nanga Bulik – Wakil Bupati Lamandau, Sugiyarto, menghadiri rapat koordinasi (Rakor) evaluasi penanganan Karhutla tahun 2016 serta persiapan menghadapi potensi Karhutla 2017, di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/1/2017).

Dalam rakor yang dibuka langsung Presiden RI Jokowi tersebut, Wakil Bupati Lamandau Sugiyarto, menuturkan ada sejumlah poin yang menjadi pesan serta arahan dari Presiden RI terkait langkah yang harus dilakukan dalam upaya pencegahan Karhutla tahun 2017 ini.

“Setidaknya ada lima hal yang disampaikan pak Presiden saat memberi arahan pada pembukaan Rakor Karhutla 2017 ini,” kata Sugiyarto, Senin (23/1/2017).

Lima arahan tersebut, pertama adalah penerapan siaga darurat sejak dini. Maksudnya, manakala sudah ada titik api (hotspot), jangan ditunggu hingga membesar. Sehingga penting dilakukan pendeteksian dan penanganan sejak dini.

Ke dua, aktivasi posko pengendalian Karhutla di berbagai tingkatan. Maksudnya, semua daerah diwajibkan membentuk dan mngaktifkan posko pengendalian karhutla di berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga di tingkat desa.

Ke tiga, mengecek kesiapan patroli udara. Dalam arti, petugas benar-benar dituntut sigap dan mampu mencegah serta menangani titik api. Dalam hal ini, petugas dituntut mampu menentukan waktu dan media apa yang tepat untuk melakukan pemadaman. Misalnya dengan Water Bombing dan semacamnya.

Ke empat, penegakan hukum dengan tegas. Artinya, penegak hukum dituntut untuk tidak pandang bulu menegakan hukum terkait Karhutla ini. Jika ada pelanggar yang secara hukum nyata-nyata bersalah, diminta segara diproses dan ditindak.

Terakhir, perkuat sinergitas seluruh pemangku kepentingan dari pusat hingga daerah. Selebihnya, wabup menyebut, dalam rakor tersebut hadir sejumlah pihak dari kementrian terkait, termasuk juga turut diundang pihak-pihak yang mewakili para Kapolda, Pangdam, Danrem, Dandim, Kapolres hingga Bupati/Walikota, dari 9 provinsi yang dinilai rawan Karhutla.

Sumber : Borneonews

Share
© 2018 Website Resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau | setda.lamandaukab.go.id