Selasa, 03 Agustus 2021

Bupati Ikuti Peluncuran Pedoman Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Provinsi Kalteng.

Diterbitkan tanggal 03 Februari 2021

Bupati Lamandau H. Hendra Lesmana di dampingi Sekretaris Daerah dan kepala DLHK Kabupaten Lamandau mengikuti acara Peluncuran Pedoman Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Provinsi Kalimantan Tengah Secara Virtual bertempat di Aula Puskesmas Delang.

Kegiatan ini digelar dalam rangka menekan konflik Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Kalimantan Tengah. Kegiatan dilaksanakan secara offline dan daring yang disiarkan secara langsung melalui akun resmi media sosial Dinas Kominfosantik Kalteng dari Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng.

Acara Peluncuran Pedoman Tata Cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kaliamantan Tengah ini juga diikuti oleh Wakil Menteri LHK RI Alue Dohong, Bupati/Walikota serta Sekretaris Daerah seluruh Kabupaten/Kota se-Kalteng.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia (RI) Alue Dohong mengatakan untuk pertama kalinya dalam sejarah NKRI, Pemerintah memberikan pengakuan kepada masyarakat hukum adat dan areal hutan adatnya. Pengakuan dimaksud merupakan bentuk pengakuan Negara kepada hak-hak tradisional masyarakat hukum adat serta nilai-nilai asli dan jati diri asli Bangsa Indonesia yaitu masyarakat Hukum Adat.

Alue Dohong menyampaikan berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Kementerian LHK, ketentuan utama dalam proses pengajuan hutan adat adalah masyarakat hukum adat yang mengajukan permohonan penetapan hutan adat telah mendapat pengakuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dan atau produk hukum Daerah mengenai pengakuan masyarakat Hukum Adat.

Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri juga memaparkan tentang tata cara Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Prov. Kalteng. Fahrizal Fitri menyampaikan dasar hukum penyusunan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, BAB IX, Pasal 63, ayat (2) huruf n berbunyi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Provinsi bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi.

Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri yang mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan, dengan diterbitkannya acuan teknis mengenai tata cara pengakuan keberadaan MHA Prov. Kalteng diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta berbagai pihak secara khusus kepada panitia MHA Kabupaten/Kota dalam melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan validasi terhadap usulan dari masyarakat adat dalam rangka penetapan dan pengakuan MHA maupun hutan adat yang telah disampaikan kepada Bupati/Walikota, agar segera diproses lebih lanjut terhadap berkas persyaratan yang telah disampaikan.

#LamandauBergerakCepat
#LamandauJuara
#setdalamandau
#lamandau
#kalteng

Protokol dan Komunikasi Publik

Foto selengkapnya >>>

Share
© 2021 Website Resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau | setda.lamandaukab.go.id