Kamis, 28 Oktober 2021

Pemkab Lamandau Gelar Rakordal Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Triwulan II

Diterbitkan tanggal 30 Juli 2020

Nanga Bulik – Pemkab Lamandau menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Perencanaan Pembangunan Triwulan II , Selasa (28 Juli 2020)di aula Bappeda Kabupaten Lamandau
Rakordal dipimpin Bupati Lamandau H.Hendra Lesmana yang didampingi oleh Wakil Bupati Lamandau Riko Porwanto, S.STP, dan Ketua DPRD Kabupaten Lamandau M.Bashar.

Diselenggarakannya rakordal ini guna mengevaluasi Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Lamandau dan dalam rakordal tersebut, pemerintah daerah membahas berbagai hal mulai dari realisasi anggaran, realisasi pendapatan daerah serta kendala teknis lainnya.

“Pembangunan di triwulan II banyak hal yang kita alami mulai dari refocussing anggaran, penghentian sementara lelang serta berbagai agenda yang yang diakibatkan oleh wabah covid-19. Karena itu, adanya pandemik covid-19 membuat rencana pembangunan kita banyak yang tertunda bahkan digeser”, kata Bupati Lamandau.

Beliau juga mengatakan karena covid-19 ini Kabupaten Lamandau mengalami perlambatan ekonomi walaupun tidak seberat daerah yang usahanya jasa
Dalam stressingnya, Bupati menyampaikan kepada OPD terkait agar segera melakukan percepatan penyerapan anggaran sesuai ketentuan, menjadwal ulang lelang barang dan jasa, serta penyesuaian beberapa regulasi yang wajib di review oleh APIP.

“Saya ingatkan juga OPD agar terus mengupgrade pengetahuan tentang regulasi dan aturan, hal ini kami tekankan karena ada konsekuensi dan tanggung jawab yang nantinya kita hadapi. Perlu tranparansi, perlu pengetahuan dan melek informasi, jangan sampai terabaikan”, kata Bupati.

Bupati juga mengingatkan untuk review kembali program kegiatan jangan menyimpang jauh dari RPJMD, harus ada konsistensi perencanaan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan, untuk upaya good government di Kabupaten Lamandau.

Sementara itu, Wakil Bupati Lamandau menyampaikan arahan mengenai pertanggungjawaban dan percepatan penyerapan anggaran, agar OPD dan Pihak terkait seperti Camat berhati-hati dalam Penggunaan Dana Desa, memerintahkan agar ada Penyuluhan, Pendampingan dan Pengawasan Desa dalam menggunakan DD dan ADD oleh Camat sebagai pengawas.

“Kita harus membantu para kepala desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal penggunaan dana desa dan pengelolaannya, jangan sampai ada Pihak desa yang berurusan dengan hukum, hanya karena salah pengelolaan dan pertanggungjawaban.”kata Riko Porwanto, S.STP
Rakordal diikuti oleh seluruh OPD Kabupaten Lamandau, serta anggota DPRD Kabupaten Lamandau.

#LamandauBergerakCepat
#LamandauJuara
#setdalamandau
#lamandau
#kalteng

Protokol dan Komunikasi Publik

Foto selengkapnya >>>

Share
© 2021 Website Resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau | setda.lamandaukab.go.id