Selasa, 19 Oktober 2021

Pemkab Lamandau Ikuti Rakor Langkah Percepatan Realisasi Anggaran TA. 2021.

Diterbitkan tanggal 25 Mei 2021

Lamandau Bergerak Cepat – Pemkab Lamandau yang diwakili oleh Sekda M. Irwansyah didampingi oleh Kabid Perbendaharaan BKD mengikuti Rapat Kordinasi Langkah Percepatan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021 bersama Mendagri Secara Virtual, Selasa (25/05) bertempat di Aula Setda Lamandau.

Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya, mendorong Pemda mengambil langkah-langkah percepatan penyerapan APBD 2021. “Saya ingin menyampaikan terkait dengan target pertumbuhan ekonomi kuartal II Tahun 2021 Nasional itu diharapkan ini bisa mencapai 7 persen,” ujarnya.

Guna memenuhi target pertumbuhan ekonomi tersebut, Mendagri meminta pemerintah daerah fokus pada langkah-langkah percepat penyerapan APBD, dengan melakukan penanganan pandemi Covid-19 secara serius, pemulihan ekonomi yang terkontraksi akibat pandemi, beserta pelayanan publiknya. Salah satunya, dengan mengambil langkah atau strategi percepatan penyerapan pendapatan dan belanja daerah.

Dalam kesempatan itu juga Mendagri memberikan kesempatan kepada perwakilan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk melaporkan realisasi anggaran serta kendala yang dihadapi dalam penyerapan APBD.

Hampir semua perwakilan khususnya Bupati dan walikota menyampaikan kendala dari penggunaan SIPD.

“Menu yang tersaji di SIPD belum sepenuhnya dipahami oleh Pemerintah Daerah. Sehingga kesulitan dalam mengimpelentasikannya. Dalam implementasinya, regulasi yang ada menemui beberapa kendala baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaannya,” ujar Caroline Bupati Kabupaten Landak.

Regulasi yang dimaksud Caroline antara lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Lalu Permendagri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021, dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Caroline menambahkan implementasi SIPD yang diatur dalam peraturan tersebut belum berjalan secara maksimal. Akibatnya, pelaksanaan pencairan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) 2021 di beberapa daerah mengalami keterlambatan.
Begitu juga dengan Permendagri 90/2019 membuat daerah kelimpungan untuk menyesuaikan dan memadupadankan menu program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam APBD.
Mendagri menginstruksikan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah agar menanggapi permasalahan ini, kapan perlu segera diadakan bimtek dan pendampingan ke daerah untuk mempermudah Provinsi, Kab/ Kota dalam menerapkan Sistem informasi Pemerintahan Daerah ini. Pungkas Mendagri.

#LamandauBergerakCepat
#LamandauJuara
#setdalamandau
#lamandau
#kalteng
#LBC

Protokol dan Komunikasi Publik

Foto selengkapnya >>>

Share
© 2021 Website Resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau | setda.lamandaukab.go.id