Kamis, 28 Oktober 2021

Pemkab Lamandau Ikuti Rapat Stranas KPK Secara Virtual.

Diterbitkan tanggal 22 Oktober 2020

Nanga Bulik – Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Muhamad Irwansyah, S.P, M.P mengikuti Rapat Koordinasi Penyampaian Rekomendasi Informasi Geospasial Tematik Di Kalimantan Tengah Bersama KPK RI secara virtual, Selasa (20 Oktober 2020)

Rapat ini diselenggarakan oleh Pemprov Kalimantan Tengah dan KPK RI dalam rangka Implementasi kebijakan Satu Peta dan rencana tindak lanjut di daerah oleh Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.

Rapat Dipimpin oleh Asisten Perekenomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Nurul Edy dan Diikuti kabupaten/kota dan OPD Pemprov Kalteng.

Rapat tersebut membahas tentang kebijakan satu peta, dimana Kalimantan Tengah menjadi Pilot project bersama KPK. Koordinator stranas kpk juga memaparkan beberapa hal seperti matriks penyelesaian tumpang tindih, data spasial, data lokus dan sublokus yang perlu diverifikasi, serta rekomendasi penyelesaian.
KPK mengharapkan dibentuk tim teknis provinsi dan kabupaten/kota, agar bisa secara bilateral berkoordinasi dengan dinas teknis.Provinsi Kalimantan Tengah Sudah Masuk tahap sinkronisasi – pelaksanaan rekomendasi penyelesaian tumpang tindih IGT telah terintegrasi, yaitu: Peta Izin Usaha Pertambangan; Peta Penunjukan Kawasan Hutan; Peta Penetapan Kawasan Hutan; Peta Pelepasan Kawasan Hutan, Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan; Peta Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan; Peta RTRW Provinsi; Kab/Kota; dan Peta Batas Administrasi Provinsi dan Kabupaten.

“Sesuai rekomendasi KPK, akan segera ditindaklanjuti mulai dari tim teknis serta leading sector yang mengagendakan pertemuan dengan Tim stranas KPK kemudian Konsolidasi dan arahan Inspektorat sesuai dengan fungsinya. Terakhir, Perubahan RTRWP Kalteng, maka kebijakan satu peta sangat tepat diterapkan di Kalimantan Tengah.intinya kalteng sangat konsen dengan Stranas PK”, kata Asisten Perekenomian dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah.

“Kabupaten Lamandau menunggu jadwal pasti terkait klinik dan penyelesaian data dan kebutuhan teknis, karena tidak bisa dilakukan secara parsial oleh Kab/Kota. Kami mohon KPK agar segera membuka Klinik Teknis agar persoalan yang dialami kab/kota tidak berlangsung lama.” Kata Sekda Lamandau
Sekda Kabupaten Lamandau didampingi oleh Asisten I Perekonomian dan SDA, Inspektur, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

#lamandaubergerakcepat
#lamandaujuara
#setdalamandau
#lamandau
#kalteng

Protokol dan Komunikasi Publik

Foto selengkapnya >>>

Share
© 2021 Website Resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau | setda.lamandaukab.go.id