Sabtu, 23 Oktober 2021

Pemkab Lamandau Ikuti Webinar Tata Ruang dengan RJR.

Diterbitkan tanggal 16 April 2021

Lamandau Bergerak Cepat (LBC) – Kamis (15/04), Pemerintah Kabupaten Lamandau mengikuti Webinar yang dilaksankan oleh Relawan Jaringan Rimbawan (RJR) bertajuk “Tata Ruang Kesepakatan Provinsi Kalimantan Tengah untuk Kepentingan Bersama”.

Pemkab Lamandau yang diwakili oleh Asisten II Bag. Ekonomi Pembangunan dan SDA didampingi oleh Kepala Bappeda, Kadis PUPR, Kadis PMPTSP, Kadis DLHK, dan Kadis Pertanian dan Peternakan mengikuti webinar di Aula Setda Kab. Lamandau.

Webinar dibuka oleh Dr. Aloe Dohong Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutananan RI, dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa sangat menyambut baik acara webinar ini dan kepada RJR selaku pelaksana webinar, “Saya berharap webinar ini dapat menghasilkan wacana wacana yang baik bagi Tata Ruang prov. Kalteng,” ungkap Wamen LHK RI.

Dalam paparan materinya Wamen LHK menyampaikan Kebijakan Pemerintah Pusat terhadap Tata Ruang kesepakatan di Prov. Kalteng. “Perhutanan sosial menjadi sebuah kebijakan utama sebagai strategi penyelesaian konflik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Dilanjutkan paparan oleh Indra Gunawan selaku Plh. Dirjen mewakil Mendagri. “Status rencana tata ruang di Kalteng ditetapkan dalam perda Provinsi Kalteng Nomor 5 Tahun 2015”. Tujuan panataan ruang di Kalteng yaitu mewujudkan tatanan ruang wilayah Kalteng berbasis pertanian, serta sebagai lumbung eneri dan lumbung pangan.

Ada beberapa issue permasalahan tata ruang di Kalteng menurut Mendagri yaitu adanya kebijakan UU No 11 Tahun 2020 yang berdampak kepada pelaksanaan tata ruang di daerah, kemudian RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Provinsi serta 6 Kab/Kota memasuki masa peninjauan kembali. Kemudian, Perda RDTR di Kalteng hanya ada satu yaitu di Gunung Mas, maka dari itu perlu percepatan RDTR lainnya, dan sebagainya.

Agustin Teras Narang (Senator DPD RI Kalteng) juga memaparkan beberapa materi mengenai sejarah awal penataan ruang dari Prov. Kalimantan Tengah. Dalam sejarahnya, kawasan yang Provinsi Kalteng adalah hutan dan ibu kota provinsi Palangka Raya bermula dari desa Pahandut yang kemudian dikembangkan dan dibangun menjadi kota. Masyarakat juga perlu perlindungan hukum dalam tata ruang hidup sehingga mereka dapat hidup dengan damai.

Sedangkan Petrus Gunarso dari RJR mengatakan bahwa RJR memberikan beberapa rekomendasi kepada Prov. Kalteng dalam penataan ruang yaitu perlu segera dilakukan Tata Ruang Kesepakatan, kemudian perlu dilakukan inventarisasi menyeluruh kondisi tutupan hutan Kalteng, penunjukan ulang kawasan hutan.

Pada Undang Undang Cipta Kerja mengatasi keterlanjuran yang terjadi dengan kesepakatan, kemudian banyaknya proyek strategis baru memerlukan kepastian alokasi lahan.

#LamandauBergerakCepat
#LamandauJuara
#setdalamandau
#lamandau
#kalteng

Protokol dan Komunikasi Publik

Foto selengkapnya >>>

Share
© 2021 Website Resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau | setda.lamandaukab.go.id