Selasa, 19 Oktober 2021

Pimpin Musrenbang Perubahan RPJMD, Bupati Lamandau Minta Perkuat Koordinasi OPD.

Diterbitkan tanggal 25 Januari 2021

NANGA BULIK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dalam rangka penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang Perubahan RPJMD) Kabupaten Lamandau 2018-2023.

Kegiatan yang berlangsung di aula Bappeda itu dipimpin langsung oleh Bupati Lamandau, H Hendra Lesmana, dan dihadiri oleh seluruh kepala OPD, Camat serta unsur FKPD. Tak hanya itu, Musrenbang tersebut juga secara langsung melibatkan Bappedalitbang Provinsi Kalteng via virtual.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa, dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, serta dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, maka Pemkab Lamandau perlu menyesuaikan dokumen RPJMD sesuai dengan perubahan mendasar yang diatur dalam kebijakan nasional tersebut.

Agenda kegiatan yang kita laksanakan hari ini, lanjutnya, merupakan bagian dari tahapan yang harus dipenuhi untuk melakukan perubahan RPJMD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Adapun visi Kabupaten Lamandau tahun 2018-2023 yaitu bergerak cepat membangun Kabupaten Lamandau dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju Kabupaten Lamandau JUARA (Jujur Unggul Adil Religius dan Aman),” jelasnya.

Sebagai tindak lanjut dari Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan pada hari ini Rabu, 20 Januari 2021 di Aula Bappeda Kabupaten Lamandau, maka saya tegaskan lagi beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita semua sebagai berikut.

1. Musrenbang Perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 merupakan salah satu tahapan pelaksanaan amanat pasal 64 Permendagri 86 Tahun 2017, dimana bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam Rancangan Perubahan RPJMD, untuk itu saya mengharapkan agar dapat ditindaklanjuti oleh Tim Penyusun Perubahan RPJMD;
2. Kepala OPD agar memperhatikan kesesuaian program terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD, karena konsistensi penjabaran visi dan misi ke dalam tujuan dan sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah;
3. Kepala OPD agar terlibat aktif dalam setiap tahapan proses penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023, sehingga program/kegiatan yang disusun Perangkat Daerah benar-benar mampu diimplementasikan untuk mendukung terwujudnya visi-misi Kepala Daerah dengan indikator kinerja yang terukur. Untuk itu, saya minta Kepala Perangkat Daerah agar mencermati kembali program/kegiatan yang disusun apakah sudah betul-betul selaras mendukung program prioritas daerah dan sudah sesuai dengan nomenklatur yang baru berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 90 Tahun 2019 beserta pemutakhirannya.
4. Kepala Perangkat Daerah diminta untuk mencermati kembali data indikator kinerja daerah di Perubahan RPJMD yaitu data awal, target capaian, dan kondisi akhir pada setiap indikator kinerja daerah sesuai dengan urusan masing-masing OPD dan menyesuaikan proyeksi kemampuan daerah dalam pencapaiannya untuk memastikan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Masih ada beberapa tahapan lagi yang harus dipenuhi sampai pada tahap penetapan dokumen RPJMD menjadi Peraturan Daerah, yaitu sesuai pasal 67 dan 68 Permendagri 86 tahun 2017, bahwa Bappeda menyampaikan rancangan akhir perubahan RPJMD yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Perubahan RPJMD kepada Sekretaris Daerah up. Bagian Hukum untuk dilakukan pengharmonisasian dan pemantapan Ranperda tentang Perubahan RPJMD. Setelah itu Ranperda tersebut disampaikan kembali kepada Bappeda untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.

6. Selanjutnya sesuai pasal 69 Permendagri 86 Tahun 2017, Kepala Daerah menyampaikan Ranperda tentang Perubahan RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh Persetujuan Bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Ranperda tersebut. Untuk itu, saya mengharapkan kepada yang terhormat DPRD Kabupaten Lamandau untuk bersinergi nantinya dalam pembahasan Ranperda Perubahan RPJMD hingga menghasilkan Persetujuan Bersama.
7. Agar Kepala Perangkat Daerah dapat menyesuaikan kembali Renstra masing-masing Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Rancangan Akhir RPJMD. Diharapkan agar proses penyusunan penyesuaian Renstra dapat berjalan simultan dengan proses penetapan Perubahan RPJMD Kabupaten Lamandau Tahun 2018-2023 sehingga Renstra Perangkat Daerah dapat selaras dengan dokumen Perubahan RPJMD dan sesuai peraturan terbaru terutama dalam hal nomenklatur program kegiatan dan struktur anggaran.
8. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh peserta Musrenbang Perubahan RPJMD ini yang telah berkontribusi dan memberikan input saran masukan untuk menyamakan persepsi berikut penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah yang telah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang telah ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan sebagai dasar proses penyempurnaan rancangan Perubahan RPJMD menjadi rancangan Akhir Perubahan RPJMD, hingga akhirnya menjadi sebuah Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD.
Demikianlah beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita semua. tandasnya.

#lamandaubergerakcepat
#lamandaujuara
#setdalamandau
#lamandau
#kalteng

Protokol dan Komunikasi Publik

Foto selengkapnya >>>

Share
© 2021 Website Resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau | setda.lamandaukab.go.id