Jumat, 22 Oktober 2021

Sekda Ikuti Virtual Meeting Kebijakan Penanganan COVID-19 Tahun 2021.

Diterbitkan tanggal 11 Februari 2021

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Muhamad Irwansyah, SP.,MP ikuti rapat secara virtual terkait kebijakan penanganan covid 19 dan refocusing tkdd 2021, di Aula Badan Keuangan Daerah.

Turut hadir Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah, Perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kasubbag Administrasi Kewilayahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau.

Rapat secara virtual tersebut membahas agenda kebijakan penanganan COVID-19 Tahun 2021 dan dukungan terhadap pelaksanaan INSTRUKSI MENDAGRI Nomor 3 Tahun 2021 tanggal 5 Februari 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan COVID-19 ditingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19.

Rapat dipimpin oleh Plh. Sekjen Kemendagri Drs. Hamdani, MM, MSi dan melibatkan beberapa bidang dalam Kemendagri seperti Dirjen Administrasi Kewilayahan, Perimbangan Keuangan, Bina Pemerintahan Desa, Deputi Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes.

Dalam paparannya Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti menjelaskan Pemda melakukan realokasi dan refocusing Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) dimana dalam hal pemerintah daerah tidak menerima DAU TA 2021 atau DAU TA 2021 tidak mencukupi, dapat menggunakan DBH.

“Dalam hal dukungan pendanaan yang bersumber dari DAU/DBH tidak mencukupi, pemerintah daerah mendanai dari sumber lainnya dalam Penerimaan Umum APBD. Serta Pemerintah juga dapat menggunakan Dana Insentif Daerah (DID), Dana Desa dan DAK Fisik. Seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Kepala Desa agar melakukan penyesuaian penggunaan (refocusing) TKDD atau perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan ketentuan mengenai penggunaan TKDD selain yang diatur dalam Surat Edaran ini, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” ucapnya.

Selanjutnya Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian memaparkan Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 mengarahkan penyesuaian APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

“Tata cara pergeseran anggaran TKDD adalah pertama reformulasi Sub Kegiatan pada Kecamatan maupun SKPD lainnya dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, selanjutnya hasil reformulasi disusun dalam RKA atau Perubahan DPA sebagai dasar pergeseran anggaran dengan cara melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan perubahan perkada tentang Penjabaran APBD, selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD,” tutupnya.

#LamandauBergerakCepat
#LamandauJuara
#setdalamandau
#lamandau
#kalteng

Protokol dan Komunikasi Publik

Foto selengkapnya >>>

Share
© 2021 Website Resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau | setda.lamandaukab.go.id