Kamis, 21 Oktober 2021

Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau Ikuti Rapat Virtual dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Diterbitkan tanggal 01 Maret 2021

Rapat virtual tentang “Koordinasi Progres Sertifikasi Aset dan Pengamanan Aset Pemerintah Daerah Wilayah Kalimantan Tengah,” ini diselenggarakan oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Sekretaris Daerah, Muhamad Irwansyah, SP., MP beserta Asisten Pemerintahan dan Kesra, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah Bidang Aset, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lamandau mengikuti rapat ini secara virtual di Aula Setda Kabupaten Lamandau (16/02). Rapat ini juga dihadiri oleh seluruh Pemerintah Daerah dan BPN se-Kalimantan Tengah

Acara ini dibuka oleh sambutan oleh Asisten Administrasi Umum Provinsi Kalimantan Tengah.
“Rapat koordinasi ini penting dan perlu persepsi yang sama sehingga dapat ditindaklanjuti agar proses sertifikasi aset dan pengamanan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Karena begitu banyak aset-aset daerah, sehingga pencatatan terkesan belum maksimal. Diharapkan dengan adanya rapat koordinasi ini, aset-aset daerah dapat tercatat dengan baik,” ucap Asisten Administrasi Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Kepala BPN Kanwil Kalimantan Tengah.
“Selama tahun 2020 telah banyak legalisasi aset milik pemerintah daerah di Kalimantan Tengah yang diproses oleh BPN. Tetapi masih banyak pula aset-aset tersebut belum disertifikasi, sehingga diharapkan lebih intens lagi komunikasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan BPN. Sehingga di tahun 2021 diharapkan lebih banyak lagi aset-aset daerah yang disertifikasi. Jadi melalui rapat koordinasi secara virtual ini, kita bekerja sama agar percepatan legalisasi dan sertifikasi aset daerah di tahun 2021 lebih baik lagi,” ungkap Kepala BPN Kanwil Kalimantan Tengah.

Sedangkan pemaparan materi dari KPK yang disampaikan oleh Edi Suryanto, selaku Kasatgas III wilayah 2 Koordinasi dan Supervisi KPK RI memaparkan masih banyak aset-aset daerah yang belum didata dan banyak pula aset-aset tersebut yang belum bersertifikat.

Pak Edi Suryanto juga mengharapkan agar Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPN setempat untuk segera melakukan sertifikasi aset-aset daerah tersebut. Ini diharapkan sebagai salah satu bentuk pengamanan aset pemerintah daerah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya.

Beliau berpesan kepada Pemda harus menginventarisis aset daerah yang belum bersertifikat, aset pemerintah yang bermasalah, bersengketa, dan tumpang tindih agar segera diselesaikan, menentukan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagai aset daerah masing-masing, serta pemanfaatan aset daerah sebagai potensi peningkata PAD. Beliau juga berpesan kepada Kepala Kanwil BPN se-Kalimantan Tengah, agar tidak terlalu berbelit-belit mengenai proses sertifikasi aset pemerintah ini.

“Pemda harus segera mengurus aset-aset daerah. Seluruh instansi yang terkait agar saling koordinasi dan Sekda selaku koordinator agar menugaskan instansi terkait untuk segera mendata aset-aset daerah mana saja yang belum bersertifikat. Setelah itu Pemda bekerja sama dengan BPN setempat untuk proses sertifikasi. Hal ini bertujuan agar aset-aset milik pemda dapat segera dilegalisasi dan segera didata yang mana saja yang menjadi aset daerah tersebut. Diharapkan aset-aset tersebut terdata dengan baik dan tidak hilang keberadaannya,” pesan Edy Suryanto sebelum menutup rapat virtual tersebut.

#LamandauBergerakCepat
#LamandauJuara
#setdalamandau
#lamandau
#kalteng

Protokol dan Komunikasi Publik

Foto selengkapnya >>>

Share
© 2021 Website Resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau | setda.lamandaukab.go.id