Kamis, 28 Oktober 2021

Wakil Bupati Lamandau Ikuti Rakor Penegakan dan Pengamanan Hukum Protokol Kesehatan Pilkada Serentak 2020.

Diterbitkan tanggal 11 September 2020

Nanga Bulik – Wakil Bupati Lamandau, Riko Porwanto, S.STP mengikuti rapat koordinasi terkait penegakan dan pengamanan hukum protokol kesehatan dalam rangka pilkada serentak, Rabu (9 September 2020) di Aula Setda Kabupaten Lamandau, secara virtual.

Rapat koordinasi yang di selenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) tersebut di pimpin oleh Mendagri Tito Karnavian, bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mohammad Mahfud MD., dan dihadiri Menteri Keuangan, Kepala BNPB, Ketua KPK, Ketua KPU, Jaksa Agung, Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia.

Dalam rakor disampaikan bahwa Presiden RI Ir. H. Joko Widodo telah menyampaikan kepada kepala daerah, agar bersungguh-sungguh memberi kontribusi untuk mengendalikan daerahnya masing-masing. Terutama untuk pelaksanaan langkah 3M yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak untuk masyarakat serta 3T (Testing, Tracing, dan Treatment) untuk pemerintah.

Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Dalam materi yang disampaikan, ada beberapa persoalan dalam penerapan protokol kesehatan pada tahapan pendaftaran bakal calon. Kemudian beberapa evaluasi terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020 disampaikan lebih lanjut oleh Mendagri, KPU RI dan Bawaslu RI.

Disiplin Protokol Kesehatan Covid – 19 selama pilkada harus dijalankan dan Bagi Pelanggar Ada Sanksi.

Menkopolhukam RI, Mahfud MD menyampaikan, tujuan kegiatan ini untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 seiring akan dilangsungkan pilkada serentak 9 Desember 2020 nanti.

“Pilkada di suatu daerah dapat dijalankan dengan syarat protokol kesehatan, agar penularan Covid-19 dapat ditekan namun tetap menjaga nilai – nilai demokrasi”, kata Menkopolhukam RI.

Rapat Koordinasi Penanganan dan Penegakan Hukum Protokol Covid-19 dalam Pilkada Serentak 2020 juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 berdasarkan protokol kesehatan sehingga Pilkada dapat berjalan lancar, sesuai dengan peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 tentang Peraturan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Pelanggaran protokol kesehatan akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana.

Pemkab Lamandau menyambut baik dilaksanakannya rapat koordinasi ini sebagai upaya perwujudan penerapan protokol kesehatan Pilkada agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

#lamandaubergerakcepat
#lamandaujuara
#setdalamandau
#lamandau
#kalteng

Protokol dan Komunikasi Publik

Foto selengkapnya >>>

Share
© 2021 Website Resmi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau | setda.lamandaukab.go.id